BERUBAH,
BERGERAK,
BERBENAH !

Wujudkan Peradilan Agama Yang Agung

KEMBALI

Perkara Bebas Biaya

Apa itu Prodeo?
Proses beperkara di pengadilan secara cuma-cuma (GRATIS).

Siapa yang berhak beperkara secara Prodeo?
Warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi.

Selengkapnya

Yang sering ditanyakan?

Apa saja syarat cerai gugat/cerai talak?

1. Surat Gugatan/Permohonan;
2. Fotokopi KTP;
3. Surat Keterangan Domisili;
4. Buku Nikah Asli / Duplikat Akta Nikah Asli;
5. Fotokopi Buku Nikah / Duplikat Akta Nikah;
6. Surat Ijin/keterangan Atasan (bagi ASN, TNI dan POLRI);
7. Surat Keterangan Kepergian dari Pemerintah Desa (untuk Suami/Istri yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya);
8. Membayar Biaya Panjar Perkara.

Selengkapnya klik disini

Perkara apa saja yang bisa di proses di Pengadilan Agama?

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:
1. Perkawinan ; 2. Warisan ; 3. Wasiat ; 4. Hibah ; 5. Wakaf ; 6. Zakat ; 7. Infaq ; 8. Shadaqah ; 9. Ekonomi Syari’ah. ; 10. Pengangkatan anak.

Bagaimana cara mengambil antrian sidang?

Untuk daftar antrian sidang secara online silahkan ketik antrian#nomor perkara. Contoh : antrian#123/pdt.g/2024 kemudian kirim ke nomor WA 085600001120 .(pendaftaran online sidang dibuka mulai 3 hari sebelum sidang sampai sehari sebelum sidang).

Kapan Akta Cerai terbit?

Empat belas (14) hari setelah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Perceraian diajukan dimana?

Perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama tempat domisili istri.

Pengumuman

Semua Pengumuman

Kegiatan Pengadilan

Semua Kegiatan

Berita Terbaru

Ketua PA Bantul Hadiri Laporan Tahunan 2025 Mahkamah Agung RI

10 February 2026

Jakarta – Ketua Pengadilan Agama Bantul Septianah, S.H.I., M.H. S menghadiri sidang Istimewa Laporan Tahunan Tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, di Mahkamah Agung,…

Read More: Ketua PA Bantul Hadiri Laporan Tahunan 2025 Mahkamah Agung RI
Perkuat Layanan Inklusif, PA Bantul Gelar Monev Kerjasama dengan SAPDA

30 January 2026

BANTUL – Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas, Pengadilan Agama (PA) Bantul menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 30 Januari…

Read More: Perkuat Layanan Inklusif, PA Bantul Gelar Monev Kerjasama dengan SAPDA
Finalisasi Handbook dan Review Kerjasama Bersama PT Pos Indonesia

29 January 2026

Yogyakarta, 29 Januari 2026 — PT Pos Indonesia bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan rapat finalisasi handbook penanganan kiriman dokumen surat tercatat sekaligus review kerja sama pengiriman dokumen peradilan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (29/1) di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kegiatan…

Read More: Finalisasi Handbook dan Review Kerjasama Bersama PT Pos Indonesia